DPRD Bima: Densus 88 Tangkap Orang di Penatoi, Pemerintah dan Aparat Setempat Tidak Tahu

         

Edi Muhlis, anggota DPRD Bima, Nusa Tenggara Barat mengecam keras tindakan penangkapan yang dilakukan Densus 88 pada warga Penatoi. Menurut dia, Densus 88 sudah bertindak sepihak, tidak ada konfirmasi dari pemerintah atau aparat setempat. 

Saat jadi pembicara di acara yang bertopik “Ancaman Terorisme Untuk Wujudkan Stabilitas” pada Ahad (04/03) di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat. Edi melukiskan kalau aksi Densus 88 tanpa ada sepengetahuan pemerintah serta Polres adalah langkah yang biadab. 

“Saya pernah ajukan pertanyaan pada Kapolres saat itu, mengapa Anda tak tau? (Kapolres menjawab) ‘itu aksi dari sana, mereka datang kita tak tau’, ” katanya seraya menirukan percakapannya dengan Kapolres Bima. 

“Menurut saya ini biadab. Kapolres saja sebagai kepala di daerah, malah tak tau, ” sambungnya. 

Ia sempat juga heran, saat memperoleh laporan kalau 5 warga Penatoi hilang. Ternyata, ke lima orang itu sudah dibawa oleh Densus 88 ke Polda dan hingga ke Mabes Polri. Menurut dia, langkah tersebut merupakan aksi yang ganjil. Lantaran semestinya, Densus 88 sebelumnya bertindak mesti memperoleh info dari Polres Bima terlebih dulu tentang status objek. 

“Mestinya bila profesional dan menginginkan memberangus serta menghapuskan (terorisme), tidak lakukan cara-cara seperti itu. Mereka mesti memohon info ke Polres Bima untuk mencari apakah ini sudah masuk kedalam daftar teroris atau tidak, ” tegasnya. 

Edi Muhlis juga mengakui kalau kecaman ini tidaklah yang pertama kalinya di lakukannya. Terlebih dulu, pendapat seumpama sempat juga dilontarkan Edi serta memperoleh tanggapan dari Badan Intelijen Negara (BIN). 

“Saya pernah memiliki pendapat, umpamanya kalau perlakuan teroris di Bima adalah keterlaluan. Lantas BIN menelepon saya serta katakan, ‘Pak Muhlis hati-hati, nanti keluar pernyataan di koran, serta Anda dikira sebagai penyuplai’, ” katanya meniru. 

Tetapi hal itu dihiraukannya. Edi Muslih berpandapat kalau penyelesaian teroris tidak bisa cuma diserahkan pada BNPT dan Densus 88 saja. Semua pihak mesti terlibat pada bebrapa kelompok itu, supaya bisa lakukan komunikasi yang lebih humanis. 

“Ini tdk boleh. Kacau balau bila mereka tak ikut serta, ” katanya. 

Seperti di ketahui, pada pertengahan Februari lantas serangkaian operasi dilakukan Densus 88 Mabes Polri di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Tetapi, waktu beberapa media mengkonfirmasi operasi Densus 88 itu, Kapolres Bima Kota tak dapat berkomentar banyak karena minimnya koordinasi antara Densus 88 Mabes Polri dengan pihak daerah. 

Reporter : Syafi’i Iskandar 

Editor : M. Rudy (kiblat. net) 

 (nahimunkar. com)